Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Please log in or register to like posts.
Umum
Mengetahui Beberapa Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Secara umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah yang di sertai dengan pembuatan akta untuk bukti bahwa telah melakukan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah kepemilikan. Adanya hal tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat di jadian dasar sebagai pendaftaran perubahan data atau untuk pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang di maksudkan mengenai hal atas tanah yang bisa di lakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang antara lain meliputi jual beli, memberi kuasa beban hak tanggungan, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan dan pemberian hak pakai atau guna bangunan atas tanah hak milik.

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya mempunyai wewenang membuat akta mengenai ha katas tanah yang berada dalam lingkup kerjanya. Untuk itu, PPAT dalam melaksanakan tugasnya di haruskan untuk:

  1. Berkantor pada satu kantor pada wilayah kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus memasang papan nama jabatan PPAT dengan rincian:
  • Papan nama berukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm atau 200 x 50 cm
  • Bentuk dengan capital
  • Warna dasar dicat putih dan tulisan berwarna hitam
  1. Menggunakan stempel jabatan PPAT
  2. Mempergunakan kop surat dan sampul dinas PPAT dengan letak penulisan dan warna tertentu.

Salam pelaksanaannya tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak dan kewajiban yakni:

1. Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah

  • Menerima uang jasa atau honorarium. Dalam hal ini, uang tersebut termasuk uang jasa saksi tidak melebihi 1% dari harga transaksi.
  • Memperoleh cuti

2. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah

  • Mengangkat sumpah jabatan yang di lakukan di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat.
  • Membuat, menjilid dan memelihara daftar-daftar akta baik itu akta-akta asli, warkah-warkah pendukung, arsip laporan maupun surat lainya yang menjadi bahan protocol PPAT.
  • Berkantor pada wilayah kerjanya dengan memasang papan nama
  • Menyampaikan laporan bulanan tentang semua akta yang sudah di buat selambat-labatnya tanggal 10 bulan berikutnya yang diserahkan kepada:
  1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotomadya
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
  3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
  4. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
  • Hanya bisa menandatangani akta peralihan hak atas tanah maupun bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Dasar Bangunan (BPHTB)

Tak hanya wewenang saja yang di pegang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, pihaknya juga mengantongi beberapa larangan dalam melakukan pekerjaan yaitu :

  1. Dilarang membuat akta untuk dirinya sendiri baik itu suami ataupun isterinya, keluarga sedarah yang berada dalam garis lurus vertical tanpa adanya pembatasan derajat yang berada dalam garis samping derajat kedua, serta menjadi para pihak ataupun sebagai pihak kuasa. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 23 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai pengacara maupun advokat serta pegawai negeri atau pegawai Badan Usaha Negara atau Daerah. Hal tersebut juga telah sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 tentang peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pekerjaannya melanggar hal-hal tersebut, PPAT tersebut dapat di kenakan sanksi berupa :

  1. Sanksi atas pelanggaran, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sesuai dengan Pasal 10 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dan pasal 37 PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999.
  2. Sanksi atas pelanggaran tidak menyampaikan laporan bulanan, maka dapat di kenakan denda sebesar Rp. 250.000 untuk setiap laporan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea.

Perolehan Hak Atas Tanah

Perlu di ketahui, bahwa pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah saat ini berasal dari Notaris yang artinya orang tersebut mempunyai 2 jabatan yaitu selaku Notaris dan selaku PPAT. Menjabat sebagai notaris harus berpedoman pada Undang-undang nomor 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris beserta dengan peraturan pelaksaannya serta harus patuh pada pejabat Departemen Kehakiman dan HAM.

Sedangkan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah harus berpedoman pada undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria beserta dengan peraturan pelaksanaannya serta harus patuh pada pejabat Badan Pertahanan Nasional.

Dalam pelaksana tugas selaku notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam bentuk pembuatan akta PPAT diawasi oleh Kepala Kantor Pertahanan setempat. Dalam hal ini termasuk pemeriksaan terhadap pembuatan akta.

Dalam menjalankan tugas-tugas baik selaku Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, banyak hal yang berkaitan di bidang pertanahan. Adapun kaitan tugas dan kewenangan PPAT seperti :

  1. Persoalan mengenai warisan, untuk siapa dan berapa ahli waris sah serta dalam bentuk apa warisan tersebut.
  2. Persoalan mengenai wasiat atau hibah. Dalam hal ini berkaitan tentang ketentuan legitime portie.
  3. Masalah status anak apakah anak tersebut sah, anak tidak sah atau anak angkat dan hak-haknya.
  4. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang masih dalam bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan golongan penduduk. Sebagai contoh, untuk penduduk Eropa dan Tionghoa dibuat oleh Notaris, Golongan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Sedangkan untuk penduduk pribumi cukup di buatkan oleh ahli waris yang bersangkutan dan juga di saksikan oleh perangkat seperti lurah dan camat. Khusus untuk pribumi yang beragama islam, penetapan ahli waris tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Syariah dan untuk yang beragam Kristen dibuat oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
  5. Saat pembuatan kuasa, terdapat kuasa hukum. Dalam hal ini, kuasa yang dimaksudkan masih lemah karena hanya bertindak membawa nama yang memberi kuasa. Terdapat kuasa menjual, akan tetapi dijual kepada dirinya sendiri, padahal hal tersebut merupakan persepsi yang salah.

Ada kuasa hukum yang sifatnya mutlak yaitu kuasa yang tidak mempunyai batas waktu, tidak dapat di cabut kembali dan tidak adanya pengecualian terhadap perbuatan hukum tertentu. Selain itu, untuk isinya pun juga tidak bisa dirubah. Namun, ada pula kuasa mutlak substitusi yang merupakan kuasa yang dapat di pindahkan kepada orang lain. Untuk kuasa yang satu ini bisa di jadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah sehingga harus diketahui secara benar dan sejelas-jelasnya.

Intinya, dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah hal ini juga turut membantu Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tidak hanya semata-mata dilihat dari sudut bisnis saja, akan tetapi adanya pengabdian social selalu pejabat Negara.

Tinggalkan Balasan